Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan permintaan menghapus persyaratan pendidikan formal atau ijazah paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden.
Pemohon menilai, kepemilikan ijazah formal tak otomatis menentukan kepemimpinan, integritas, maupun kecakapan seseorang dalam menjalankan pemerintahan negara.
“Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan,” tulis permohonan yang teregistrasi di MK, Kamis (12/11/2026).
Pemohon menilai, penerapan syarat ijazah dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu dipandang membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Selain itu, pemohon menilai norma Pasal tersebut rentan memicu perdebatan politik berkepanjangan terkait keabsahan ijazah yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Sistem hukum pemilihan umum seharusnya tidak menempatkan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan,” tulis permohonan tersebut.
Pemohon turut membandingkan praktik ketatanegaraan Indonesia dengan negara demokrasi lain seperti Amerika Serikat, Prancis, dan India yang tidak menerapkan persyaratan ijazah formal bagi calon presidennya.
“Persyaratan pendidikan formal bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan oleh negara demokrasi dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden,” tulis pemohon.
Gugatan pengujian materiil ini terdaftar dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi.
Permohonan tersebut diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar sebagai Pemohon, yang diwakili oleh kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Dalam petitumnya, Pemohon meminta Majelis Hakim MK mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
