Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima laporan atau aduan permohonan bagi enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa saat ini permohonan masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026 lalu.
Pasca menerima permintaan itu, LPSK pun langsung berkoordinasi dengan penyidik yang menangani kasus tersebut.
”Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi kepada awak media pada Selasa, 10 November 2026 yang dimuat Rmol.
Sebelum permohonan diterima, Achmadi menekankan bahwa proses telaah sudah diatur pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Dari sini, LPSK memastikan proses telaah berjalan bersamaan dengan perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani di Bareskrim Polri.
”LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini, penyidik telah menerapkan empat orang yang merupakan jenderal polisi aktif sebagai tersangka.
Diantaranya mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.*
