Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan pemerintah provinsi akan melarang peredaran rokok elektrik atau vape di wilayah provinsi itu. Dia bilang, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengesahkan perda tentang larangan vape ya, vape elektrik. Nah, Perda ini nanti di akhir November ini sudah selesai di daerah yang melarang vape,” ujar Bobby Nasution dalam Kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa yang digelar Aliansi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Kantor Dishub Sumut, Medan, Selasa (10/11) yang dimuat CNNIndonesia.com.
Bobby menegaskan, Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, yang merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam regulasi juga akan diatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan sejenisnya. Setelah disahkan, vape tidak lagi diperbolehkan digunakan maupun diperdagangkan di wilayah Sumatera Utara.
“Jadi tidak boleh digunakan lagi, bahkan diperdagangkan di wilayah Sumatera Utara,” ujarnya.
Bobby pun memastikan Pemprov Sumut akan menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut. Salah satunya melalui penyediaan akses pembiayaan khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak.
“Nah, ada sedikit pesan dari teman-teman, teman-teman mahasiswa Cipayung Plus. Kalau itu dilarang, tolong perhatikan nanti yang sudah memiliki usaha vape. Mereka mungkin yang legal yang perlu kita perhatikan dampak dari suatu kebijakan pemerintah,” sebut politikus Gerindra itu.
Menurut Bobby, Pemprov Sumut akan berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk menyiapkan skema kredit khusus bagi pedagang vape yang nantinya tidak lagi diperbolehkan menjalankan usaha tersebut.
“Kalau tentang pelaku UMKM khususnya nanti terdampak penjual vape yang mungkin hari ini sudah berjualan, kami nanti akan coba siapkan kredit khusus. Kredit khusus dari Bank Sumut,” urainya.
Dengan begitu, pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu para pedagang mengalihkan usaha ke sektor lain setelah kebijakan larangan vape diberlakukan.
“Kredit khusus bagi para pelaku usaha UMKM, khususnya nanti yang hari ini sudah berjualan vape yang apabila nanti perda kebijakan dilaksanakan, mereka tidak boleh jualan lagi,” paparnya.
Bobby mengatakan, skema kredit tersebut masih akan dibahas, termasuk kemungkinan pemerintah provinsi menanggung bunga pinjaman. Dengan begitu, pelaku UMKM diharapkan tidak semakin terbebani ketika harus menyesuaikan usahanya akibat kebijakan baru.
“Kami akan berikan modal khusus buat mereka, dengan cicilan atau bunga nanti bisa kita bicarakan apakah bisa ditanggung oleh pemerintah provinsi bunganya, dengan tempo sekian waktu untuk memastikan ketika kebijakan ini dilaksanakan tidak ada masyarakat yang korban, karena hari ini sudah melaksanakan kehidupan di bidang tersebut,” ujarnya.
Ia menyatakan Pemprov Sumut terbuka bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan, termasuk Bank Sumut dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM.
Bobby mencontohkan, Bank Sumut memiliki target penyaluran kredit hingga Rp2 triliun. Namun, ia menilai penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha masih perlu terus didorong agar target tersebut dapat tercapai.
“Makanya persilakan, mungkin kita sama-sama teman-teman Bank, BSI, Bank Sumut, teman-teman Cipayung. Silakan kalau mau ada pelaku UMKM, teman-teman mahasiswa yang terjun langsung, kalau terjun langsung untuk kita bantu pembiayaannya, kita bantu untuk bagaimana penyalurannya, kami sangat siap,” kata Bobby.
Persoalan Vape sebelumnya jadi sorotan setelah dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Atas dasar itu, Kapolri Jenderal Pol Suyudi mengeluarkan instruksi kepada jajarannya se-Indonesia untuk tidak menggunakan vape dan sejenisnya. Di beberapa polda, seperti Polda Kaltim dan Polda Jabar, kemudian juga melarang penggunaan vape dan sejenisnya, termasuk bagi masyarakat umum, saat berada di lingkungan kantor kepolisian.
Belakangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang mengharamkan vape.
Ketetapan mengenai fatwa haram dari MUI ini mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Dokumen itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.*
