Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan tidak memberikan ruang toleransi sedikit pun terhadap aksi kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia. Sikap ini ditegaskan MUI menyusul pelaksanaan aksi Women’s March yang disusupi pengibaran bendera LGBT hingga disandingkan dengan bendera Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi tersebut. Kiai Cholil mengaku khawatir kemurkaan Tuhan akan turun jika masyarakat dan pemangku kebijakan hanya diam membiarkan gerakan kampanye LGBT makin terbuka di Tanah Air,
“Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu,” ujar Kiai Cholil dikutip dari laman MUI, Selasa (10/11/2026) yang dimuat Detik.com.
Kiai Cholil menyoroti secara khusus tindakan peserta aksi yang membentangkan bendera LGBT bersamaan dengan bendera Palestina. Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini mengecam keras upaya pendomplengan agenda LGBT dalam aksi solidaritas untuk rakyat Palestina tersebut.
Menurutnya, tindakan mendompleng itu telah menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan.
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, sekalipun kelompok tersebut menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina, hal itu tidak bisa dijadikan dalih untuk meloloskan atau menoleransi keberadaan LGBT di Indonesia.
“Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” lanjut Kiai Cholil.
Lebih lanjut, Kiai Cholil mengingatkan kembali dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hukum positif dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, negara Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin serta keabsahan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
“Kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin. Dalam undang-undang pernikahan itu hanya ada laki dan perempuan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” paparnya.
Menjawab argumen bahwa kelompok tersebut juga memiliki hak sebagai warga negara yang membayar pajak, Kiai Cholil menegaskan pemerintah memang berkewajiban melindungi seluruh rakyatnya. Namun, bentuk perlindungan hukum dari negara tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk legalisasi atau pembiaran terhadap perilaku deviasi seksual.
“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak. Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan dengan mentolerir,” pungkasnya.*
