Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai berlaku hari ini, Senin (9/11/2026). Namun, penerapan skema ini tidak berarti seluruh transaksi luar negeri, termasuk transfer dana dan remitansi melalui bank, otomatis dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Skema tersebut merupakan mekanisme untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, kebijakan ini bertujuan membuat pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.
“SPP-TDLN yang merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi,” ujar Inge kepada awak media, Senin (2/11/2026) yang dimuat CNBCIndonesia.com.
Inge menegaskan, penerapan SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN maupun memperluas objek pajak menjadi seluruh transaksi luar negeri. Pemungutan hanya dilakukan terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan.
Dengan demikian, aktivitas transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. DJP juga memastikan skema tersebut tidak dirancang untuk memungut PPN atas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat.
Selain itu, DJP memastikan SPP-TDLN tidak akan menyebabkan pemungutan pajak berganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
Dari sisi konsumen, mekanisme ini diharapkan mempermudah administrasi perpajakan. Masyarakat tidak perlu melakukan sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak.
Penerapan SPP-TDLN juga tidak berarti seluruh bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan platform e-commerce langsung menjadi pemungut pajak mulai 9 November 2026.
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut bank pemerintah, bank swasta, fintech, hingga platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan mulai ikut memungut dan menyetorkan pajak pada tanggal tersebut.
Namun, DJP belum mengonfirmasi seluruh lembaga yang disebut Hashim akan langsung menjadi pemungut. Inge menyatakan calon pemungut pajak atau issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi.
“Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukkan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP,” ujarnya.
Sebelum diterapkan, SPP-TDLN telah melalui pengujian dalam lingkungan sandbox dan periode stabilisasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
Adapun pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijyanto telah menunjuk enam lembaga sebagai issuer dalam skema SPP-TDLN.
Enam lembaga tersebut terdiri dari lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selain itu, DJP menunjuk PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja sebagai issuer.*
