Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah turut menyampaikan capaian kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah pusat maupun daerah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami berbagai upaya pembangunan pemerintah, termasuk program prioritas dan program unggulan dalam 2 tahun terakhir.
Hal tersebut menjadi alasan Kemendagri bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggelar rapat koordinasi penyampaian informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan. Pembahasan tahap awal difokuskan pada bidang kesehatan dan pendidikan.
“Rapat koordinasi ini kita selenggarakan karena kita melihat dan mengevaluasi bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui, belum mengerti, dan belum memahami upaya serta kerja-kerja pembangunan yang dilakukan pemerintah, setidak-tidaknya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir,” kata Benni di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (11/11/2026) yang dimuat Beritasatu.com
Menurut Benni, penyampaian informasi capaian pemerintah perlu dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Kemendagri melibatkan kepala Bappeda, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pengelola kehumasan, serta kepala dinas terkait di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Melalui koordinasi tersebut, Kemendagri berharap kepala daerah memimpin langsung penyampaian informasi capaian pembangunan di wilayah masing-masing. Para kepala daerah juga diharapkan menyampaikan hasil kerja selama masa kepemimpinannya.
“Kita berharap gubernur, bupati, dan wali kota menyampaikan langsung capaian tersebut di daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Benni menilai, penyampaian capaian pembangunan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Terlebih, masyarakat selama ini telah membayar pajak dan berhak mengetahui pemanfaatannya melalui berbagai program pembangunan.
“Dengan begitu, masyarakat merasa mendapatkan laporan dari pemerintah. Sebab, masyarakat dari waktu ke waktu sudah membayar pajak dan tentu bertanya-tanya, ‘Lalu, pajak yang kita bayar ke mana?’ Nah, inilah bentuk laporan pemerintah kepada masyarakat yang coba kita gagas di Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Komunikasi Pemerintah,” jelasnya.
Benni menambahkan, pada tahap awal penyampaian informasi difokuskan pada capaian di bidang kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, Kemendagri berencana memperluas pembahasan ke bidang lain, termasuk pembangunan infrastruktur bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kemendagri juga telah menerbitkan surat edaran yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut di daerah.
Benni menyebut, semangat awal kegiatan ini adalah menghadirkan kepala daerah serta pimpinan kementerian dan lembaga secara langsung dalam rapat koordinasi. Namun, karena sejumlah hal, agenda tersebut belum dapat terlaksana pada tahap awal.
“Mudah-mudahan pada minggu kedua atau minggu ketiga nanti, beberapa pimpinan kementerian dan lembaga bisa hadir secara langsung dan mengikuti panel bersama Bapak Menteri Dalam Negeri,” katanya.
Kemendagri menargetkan penyampaian informasi capaian kinerja pemerintah berlangsung hingga akhir Desember. Sementara pada awal Januari, pemerintah berencana menyampaikan gambaran program yang akan dilaksanakan pada 2027, termasuk lokasi pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan.
“Pada awal Januari nanti, jika bahan-bahannya sudah tersedia, kita juga akan menyampaikan kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah pada 2027, di daerah mana program tersebut akan dilaksanakan, dan berapa anggaran yang dibutuhkan,” tutur Benni.*
