Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tengah mengkaji kemungkinan pelarangan total peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia. Langkah ini menyusul keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik.
Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL). Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan pihaknya mengapresiasi perhatian MUI terhadap upaya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari bahaya penggunaan vape.
Ia bilang, fatwa tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi generasi muda dari dampak buruk rokok elektrik.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” ujar Aji dalam keterangannya, dikutip dari detikHealth, Kamis (12/11/2026).
Selain risiko kesehatan akibat paparan nikotin dan bahan kimia, Kemenkes juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Praktik tersebut dinilai menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat.
Aji menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan terkait pengendalian rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi tersebut mencakup sejumlah ketentuan, mulai dari pembatasan usia pengguna dan penjualan, pengendalian iklan serta promosi, hingga pengaturan kandungan produk rokok elektrik.
Meski demikian, Kemenkes menilai penguatan kebijakan masih perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat yang lebih optimal. Salah satu opsi yang kini masuk dalam kajian pemerintah adalah pelarangan total peredaran vape di Indonesia.
“Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape,” tegas Aji.
Namun, rencana tersebut masih dalam tahap kajian. Artinya, pemerintah belum menetapkan kebijakan pelarangan total peredaran rokok elektrik di Indonesia.
Kemenkes juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah penggunaan vape, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Orang tua, guru, tenaga pendidik, serta lingkungan sekolah diminta meningkatkan pengawasan dan edukasi mengenai bahaya paparan nikotin maupun penggunaan rokok elektrik.
Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari risiko ketergantungan nikotin dan dampak kesehatan akibat penggunaan vape.*
