Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat audiensi Forum Kebangsaan DIY dengan DPRD DIY berlangsung, Rabu (4/11/2026).
Sultan mengaku belum mengetahui secara pasti terkait hal tersebut. Namun, menurut pandangan pribadinya, foto wakil presiden semestinya tetap terpasang selama yang bersangkutan masih menjabat.
“Kalau pendapat saya pribadi, ya selama Wakil Presiden belum turun atau belum berganti ya jangan (diturunkan),” kata Sultan saat diwawancara, Rabu (4/11/2026) yang dimuat Republika.co.id.
Diketahui, foto Gibran yang terpajang di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai 2 Gedung DPRD DIY diturunkan saat Forum Kebangsaan DIY menggelar audiensi bersama sejumlah anggota DPRD DIY. Aksi tersebut berlangsung di tengah penyampaian aspirasi massa yang meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diadili dan Gibran dimakzulkan. Tuntutan itu berkaitan dengan polemik ijazah keduanya yang hingga kini menjadi perhatian sebagian masyarakat.
Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik menjelaskan kronologi penurunan foto Gibran berlangsung spontan di tengah audiensi. Menurutnya, aksi tersebut bukan inisiatif anggota dewan, melainkan respons sejumlah peserta yang meminta foto wakil presiden diturunkan.
“Jadi, tadi ada ibu-ibu yang teriak untuk minta supaya foto Pak Wapres itu diturunkan,” kata Imam Taufik diwawancara terpisah.
Imam mengatakan, Forum Kebangsaan DIY semula datang untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD DIY. Namun, di tengah audiensi, sejumlah peserta menyuarakan ketidakpuasan terhadap keberadaan foto Gibran yang terpajang di ruangan tersebut.
Sejumlah peserta kemudian maju dan menurunkan foto Gibran. Foto tersebut tidak lagi terpasang selama audiensi berlangsung.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satia Rahayu membenarkan pihaknya menerima aspirasi massa bersama sejumlah anggota Komisi A lainnya.
Menurut Yuni, salah satu permintaan peserta audiensi adalah agar aspirasi pemakzulan Gibran disampaikan kepada DPR RI. Namun, DPRD DIY tidak memiliki hubungan kelembagaan langsung untuk meneruskan tuntutan tersebut. Karena itu, aspirasi masyarakat akan disampaikan melalui fraksi dan partai politik masing-masing.
“Kita akan menyampaikan melalui fraksi masing-masing, melalui partai politik masing-masing mengenai aspirasi dari warga masyarakat ini,” kata Yuni.
Terkait penurunan foto Gibran, Yuni menegaskan aksi tersebut merupakan kehendak peserta audiensi.
Dia menyebut massa yang hadir berasal dari sekitar 33 elemen masyarakat. Mereka mengikuti perkembangan polemik ijazah Jokowi hingga persoalan ijazah Gibran.
“Jadi (ada) 33 elemen masyarakat (dalam forum tersebut) yang mengikuti perkembangan berkaitan dengan masalah ijazah Jokowi, kemudian sampai masalah ijazahnya Gibran begitu. Dan yang memperkuat mereka itu adalah keputusan MA gitu ya. Bahwa MA kan sudah memutuskan bahwa surat keterangan sekolahnya Gibran itu ya tidak bisa dipakai sebetulnya,” ucapnya.
“Bagaimanapun juga masyarakat ini kan sudah lama terzalimi. Sudah lama, dan cukup diam saja, tidak ada tindak lanjut bagaimana keputusan dari apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diputuskan MK dan MA itu,” ujarnya.
Sementara itu, Pembina Forum Kebangsaan DIY Muhammad Chirzin mengatakan audiensi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kegelisahan terkait persoalan kebangsaan.
Dia menyebut terdapat dua tuntutan utama yang disampaikan, yakni meminta Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan. Adapun penurunan foto Gibran disebut sebagai spontanitas peserta yang memiliki pesan simbolis terkait tuntutan tersebut.
Sebelumnya diberitakan, aksi spontan penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (4/11/2026) menjadi perhatian publik. Momen tersebut terjadi saat Forum Kebangsaan DIY menggelar audiensi bersama sejumlah anggota DPRD DIY.
Video yang memperlihatkan foto Gibran diturunkan dari ruang sidang tersebut ramai beredar di media sosial Threads dan menuai perhatian warganet.
“Penurunan foto itu spontanitas,” kata Pembina Forum Kebangsaan DIY, Prof. Muhammad Chirzin saat diwawancara di Kantor DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).
Ia juga menegaskan, penurunan foto Gibran memiliki pesan simbolis terkait tuntutan mereka. Chirzin menjelaskan, Forum Kebangsaan DIY sendiri datang untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat kepada para wakil rakyat. Mereka berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto agar situasi kebangsaan menjadi lebih kondusif.*
