Ratusan mahasiswa Universitas Lampung (Unila) menggelar aksi unjuk rasa di gedung Rektorat Unila, Kamis (12/11/2026). Mereka menuntut pemecatan dosen yang dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan mendesak pihak kampus memberikan sanksi tegas kepada dosen berinisial RF. Mereka juga meminta korban berinisial SA mendapatkan perlindungan dan pendampingan selama proses penanganan kasus berlangsung.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah spanduk berisi seruan penolakan terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mereka menyampaikan enam tuntutan kepada rektorat, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), serta pihak terkait.
Aksi sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus ketika massa berusaha masuk ke gedung Rektorat. Situasi kembali kondusif setelah Wakil Rektor Unila, Prof Sunyono, menemui mahasiswa untuk berdialog.
Koordinator lapangan Aliansi Unila Melawan, Jane Elizabeth, mengatakan mahasiswa menginginkan tindakan tegas dari universitas terhadap dosen yang dilaporkan dalam kasus tersebut.
“Kami kecewa karena pimpinan universitas maupun pihak terduga pelaku tidak hadir secara langsung untuk menemui massa aksi dan memberikan penjelasan secara terbuka,” kata Jane yang dimuat Beritasatu.com.
Jane menjelaskan, berdasarkan hasil konsolidasi dan dialog dengan pihak kampus, Aliansi Unila Melawan merumuskan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah pemecatan dan penonaktifan permanen terhadap dosen yang diduga terlibat.
“Sanksi yang diberikan kepada terduga pelaku bukan sekadar pemberian skorsing sementara, melainkan sanksi tegas dan permanen agar terduga pelaku tidak lagi dapat menjalankan profesi di dunia pendidikan,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Prof Sunyono mengatakan pimpinan universitas telah menerima dan menindaklanjuti rekomendasi Satgas PPKPT.
Meski rektor Unila sedang menjalankan tugas kedinasan di luar kota, Sunyono memastikan koordinasi dan pengambilan keputusan terkait pemberian sanksi telah dilakukan.
“Kemarin Satgas PPKPT sudah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan universitas. Per hari ini, melalui surat resmi maupun koordinasi karena beliau rektor sedang berada di Surabaya, sudah diputuskan untuk memberikan sanksi,” kata Prof Sunyono, Kamis.
Sunyono mengungkapkan, kampus telah menjatuhkan dua sanksi awal terhadap dosen terlapor. Pertama, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai koordinator program studi (korprodi).
Selain itu, dosen tersebut tidak lagi dilibatkan dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pihak Dekanat FKIP Unila juga telah mengirimkan surat balasan terkait usulan penggantian korprodi kepada rektor.
Adapun tuntutan pemecatan permanen sebagai aparatur sipil negara (ASN) harus mengikuti mekanisme hukum kepegawaian yang berlaku. Sunyono menyebut proses tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Hal semacam ini memang tidak boleh ada di kampus. Terkait tuntutan tambahan yang disampaikan mahasiswa, akan segera kami tindak lanjuti demi perlindungan korban. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan tertinggi dan mengikuti mekanisme disiplin PNS,” tegas Sunyono.
Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap SA menjadi sorotan setelah korban mengungkapkan kronologi kejadian melalui media sosial. Setelah beberapa bulan menyimpan pengalaman tersebut, SA kemudian melaporkan dosen berinisial RF ke Polda Lampung.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan korban, dugaan pelecehan bermula ketika SA bersama seorang temannya mendatangi ruangan RF untuk meminta tanda tangan dokumen.
Saat teman korban keluar ruangan untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada berkas, RF diduga melakukan pelecehan seksual terhadap SA. Korban juga menyebut dosen tersebut berulang kali mengajaknya bertemu di luar kampus, tetapi ajakan itu selalu ditolak.
Di tengah proses hukum yang berjalan, SA telah mendapatkan pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung.
Kasus tersebut juga menjadi perhatian karena RF sebelumnya masih tercatat sebagai dosen aktif berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi dan informasi kepegawaian Universitas Lampung.*
