Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa naik pangkat atau golongan kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan.
Dia menekankan proses promosi dan eselonisasi harus memiliki surat keterangan fiskal (SKF). Menurutnya, kebijakan ini bakal berlaku setelah adanya surat ketetapan bersama antara empat atau lima menteri, termasuk Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
“Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan (Suahasil Nazara),” ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, Kamis (12/11/2026) yang dimuat CNBCIndonesia.com.
Bimo belum mengelaborasi latar belakang di balik kebijakan ini. Dia juga belum menjelaskan kapan kebijakan ini akan diluncurkan.
Meski demikian, Bimo mengatakan telah mengidentifikasi beberapa wajib pajak yang belum patuh pada kewajiban perpajakan.
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat wajib pajak orang pribadi yang melakukan penghapusan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh OP tahun pajak 2025.
Ini menyebabkan status SPT Tahunan yang seharusnya kurang bayar menjadi nihil atau mengurangi nilai kurang bayar yang seharusnya.
Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan pesan pengingat (reminder) berupa surat elektronik (email) serentak kepada wajib pajak orang pribadi tersebut untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan menggunakan behavioural insights.
Cara ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui komunikasi yang lebih tepat sasaran, sederhana dan mendorong tindakan nyata.*
