Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk yang berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak internal Polri dan berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Hal itu diungkapkan Jenderal Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Suyudi menjelaskan, perkara tersebut bermula ketika AS (Ahrie Sonta) yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga menerima perintah penyadapan secara lisan dari atasannya tanpa disertai surat permohonan penyidik.
“Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati, perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa terkepitan dengan prosedur penegakan hukum,” kata Suyudi yang dimuat Rmol.id.
Dugaan penyimpangan itu berlanjut pada Oktober 2026. AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan sekaligus penghapusan data hasil penyadapan dalam sistem LIMS (Lawful Interception Management System) dan PLX.
Perintah tersebut kemudian memunculkan kecurigaan pelapor. Pada 30 Oktober 2026, dugaan tindak pidana itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor dirahasiakan.
Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Berdasarkan hasil penyidikan, Suyudi memaparkan lima tahapan modus operandi yang diduga dilakukan, mulai dari perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna akhir (end user), hingga penghapusan data.
Dalam skema tersebut, Suyudi mengungkap dugaan perintah penyadapan berasal dari Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo) melalui SU (Slamet Uliandi), kemudian diteruskan kepada EH (Eko Hadi Santoso) dan AS (Ahrie Sonta).
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” jelasnya.
Tahap kedua adalah provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan penyadapan, petugas diduga menggunakan sistem PLX untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menyusunnya dalam bentuk transkripsi. Hasil penyadapan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP.
Adapun tahap terakhir adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang kemudian dilaksanakan tim TSU.
Suyudi juga mengungkap adanya dua jalur dalam proses provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi. Jalur resmi atau jalur A dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.
Mekanismenya diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan dokumen pendukung lainnya.
Setelah itu, permohonan melalui proses verifikasi dan persetujuan secara berjenjang hingga akhirnya dilaksanakan tim TSU. Sementara jalur B atau jalur internal atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Dalam jalur tersebut, target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP. Proses kemudian dilanjutkan dengan analisis, persetujuan internal, hingga pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.
Kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi dapat tersamarkan di antara kegiatan penyadapan resmi.
Suyudi menegaskan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, setiap penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur.
Hasil penyadapan juga hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah. Sementara pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.
Namun, dalam perkara ini penyidik menemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.
“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” demikian Suyudi.*
